Jelajahi Berdasarkan Kategori
Pilih kategori untuk memfilter laporan investigasi hukum dan tindak pidana
Opini: Menagih Keberanian Politik DPR Mengesahkan RUU Perampasan Aset Tanpa Syarat Kompromi
Catatan kritis akademisi hukum pidana atas tarik-ulur regulasi perampasan aset koruptor. Mengapa instrumen 'in rem forfeiture' adalah obat mujarab memiskinkan mafia keuangan tanpa dalih kriminalisasi.
Dr. Hendra Wijaya, S.H., M.H.
Pakar Hukum Pidana & Pengajar FHUI
Untuk Anda (For You)
Algoritma MinatPilihan laporan investigasi yang disesuaikan dengan topik yang sering Anda telaah dan simpan
Penyidik Forensik Rekonstruksi Pembunuhan Berencana di Apartemen Mewah: Pelaku Terancam Hukuman Mati
Investigasi Farmasi: Peredaran Obat Kanker Oplosan dan Kedaluwarsa yang Dilabeli Ulang di Pasar Gelap
Investigasi Khusus: Menelusuri Jejak Pencucian Uang Lintas Negara Melalui Kasino Kripto Ilegal
Laporan Investigasi & Berita Terkini
14 Berita TersediaOpini: Artificial Intelligence dalam Sistem Peradilan: Antara Akselerasi Efisiensi dan Ancaman Bias Algoritma
Eksplorasi etika pemanfaatan kecerdasan buatan dalam penanganan berkas perkara pengadilan. Bagaimana mencegah bias gender, ras, dan kelas ekonomi menyusup ke dalam pertimbangan hukum hakim modern.
Opini: Kedaulatan Data Nasional Bukan Sekadar Retorika: Evaluasi Implementasi UU PDP Pasca-Masa Transisi
Menakar kesiapan industri perbankan, telekomunikasi, dan instansi birokrasi dalam mematuhi regulasi perlindungan data pribadi. Mengapa audit independen dan penjatuhan sanksi preseden mutlak diperlukan.
Opini: Dilema Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ekonomi: Kapan Korban Benar-Benar Dipulihkan?
Tinjauan kritis penerapan keadilan restoratif pada kasus investasi ilegal dan penipuan perbankan. Jangan biarkan instrumen perdamaian pidana dijadikan celah pelarian pelaku mengamankan uang jarahan.
Opini: Memutus Daur Ulang Mafia Tanah Melalui Integrasi Satu Peta Digital dan Penegakan Hukuman Korporasi
Mengapa sertifikasi tanah sporadis tidak akan menyelesaikan mafia agraria tanpa audit kepemilikan HGU dan transparansi koordinat geospasial yang dapat diakses publik secara terbuka.
Opini: Kebebasan Pers dan Jurnalisme Investigasi di Tengah Kepungan Hoaks Media Sosial
Oleh Bambang Haryanto, S.Sos - Wartawan berlisensi dan taat Kode Etik Jurnalistik adalah benteng kebenaran informasi yang tak tergantikan oleh algoritma viral.
Opini: Membangun Budaya Whistleblower yang Aman dan Terlindungi di Lingkungan Korporasi & Birokrasi
Oleh Tim Redaksi Investigasi - Keberanian masyarakat melaporkan kecurangan internal harus diimbangi jaminan kerahasiaan identitas dan perlindungan karir hukum.
Opini: Transformasi AI dalam Pendidikan: Peluang Emas Mencerdaskan Generasi atau Ancaman Kritis?
Oleh Siti Rahmawati, S.I.Kom - Kecerdasan buatan harus ditempatkan sebagai mitra pengajar untuk melatih nalar kritis, bukan pengganti proses berpikir manusia.
Opini: Kedaulatan Data Nasional Bukan Sekadar Retorika, Melainkan Pilar Ketahanan Bangsa
Oleh Rina Kusuma Dewi, M.Si - Ketergantungan infrastruktur server pada pihak asing mengancam kerahasiaan informasi intelijen dan data kependudukan.
Opini: Menjaga Independensi Penegakan Hukum dari Godaan Politisasi Kekuasaan di Era Digital
Oleh Deni, S.H., S.Kom., M.SC - Refleksi kritis mengenai pentingnya integritas moral aparat penegak hukum sebagai benteng terakhir pencari keadilan.
Opini: Menagih Nyali Pengadilan Tipikor dalam Menerapkan Vonis Maksimal bagi Perusak Keuangan Negara
Oleh Ahmad Fauzi, S.H. - Efek jera hukuman korupsi tidak akan pernah terwujud jika vonis hukuman badan masih berkutat di angka minimal dan fasilitas mewah lapas.
Opini: Menguji Akuntabilitas Pajak Digital: Menjamin Keadilan bagi Pelaku Usaha Domestik
Oleh Deni, S.H., S.Kom., M.SC - Raksasa platform teknologi global yang meraup cuan triliunan dari netizen Indonesia wajib membayar pajak proporsional.
Opini: Dilema Hukum Pertambangan: Antara Pertumbuhan Ekonomi Sesaat dan Kerusakan Ekologis Abadi
Oleh Bambang Haryanto, S.Sos - Konsep keadilan antargenerasi (intergenerational equity) wajib menjadi pedoman mutlak dalam setiap penerbitan izin konsesi SDA.
Opini: Menata Ulang Sistem Pembiayaan Politik Demi Mencegah Praktik Balas Budi Proyek APBD
Oleh Ahmad Fauzi, S.H. - Tingginya ongkos kontestasi pilkada menjadi akar utama korupsi kepala daerah yang menyandera pembangunan wilayah.
Opini: Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Memiskinkan Koruptor Tanpa Menunggu Vonis Pidana
Oleh Tim Redaksi Investigasi - Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture menjadi kunci efektif mengembalikan hak rakyat yang dirampok kejahatan kerah putih.