Jelajahi Berdasarkan Kategori
Pilih kategori untuk memfilter laporan investigasi hukum dan tindak pidana
Koalisi Parlemen Godok Revisi UU Pemilu: Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dibahas Menuju 3 Persen
Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, Badan Legislasi DPR RI bersama pimpinan fraksi partai politik mulai menggodok formula baru ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 3 atau 2,5 persen guna mencegah terbuangnya suara rakyat.
Biro Parlemen & Politik Senayan
Koresponden Khusus Parlemen
Untuk Anda (For You)
Algoritma MinatPilihan laporan investigasi yang disesuaikan dengan topik yang sering Anda telaah dan simpan
Penyidik Forensik Rekonstruksi Pembunuhan Berencana di Apartemen Mewah: Pelaku Terancam Hukuman Mati
Investigasi Farmasi: Peredaran Obat Kanker Oplosan dan Kedaluwarsa yang Dilabeli Ulang di Pasar Gelap
Investigasi Khusus: Menelusuri Jejak Pencucian Uang Lintas Negara Melalui Kasino Kripto Ilegal
Laporan Investigasi & Berita Terkini
14 Berita TersediaKPU dan Bawaslu Luncurkan Sistem Pengawasan Dana Kampanye Berbasis Rekening Khusus Real-Time untuk Pilkada Serentak
Mengantisipasi aliran dana gelap dan praktik politik uang terselubung, KPU RI bersama Bawaslu dan PPATK mengintegrasikan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) dengan API perbankan nasional.
Uji Materi Batas Usia dan Syarat Pendidikan Calon Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Memasuki Babak Pembuktian Ahli
Sidang pleno lanjutan uji materi pasal persyaratan calon kepala daerah di Gedung Mahkamah Konstitusi menghadirkan saksi ahli hukum tata negara guna mengurai tafsir keadilan konstitusional dan asas meritokrasi kepemimpinan publik.
Dinamika Fraksi DPR Soal RUU Perampasan Aset: Panja Khusus Targetkan Pengesahan di Masa Sidang Mendatang
Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI mengintensifkan harmonisasi draf RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dengan fokus pada perumusan mekanisme pembuktian terbalik dan perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Survei Nasional Lembaga Riset Kebijakan: Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik dan Efektivitas Reformasi Birokrasi Tembus 76%
Rilis survei opini publik berskala nasional menunjukkan apresiasi masyarakat terhadap akselerasi digitalisasi pelayanan perizinan satu pintu dan keterbukaan informasi publik yang melompat ke angka 76,4 persen.
Debat Publik Rancangan APBN 2027: Alokasi Riset dan Ketahanan Pangan Naik Dua Kali Lipat
Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR menetapkan prioritas swasembada pangan lokal dan subsidi pupuk organik langsung ke rekening petani.
Diplomasi Perbatasan Sukses: Indonesia dan Tiga Negara Sahkan Batas Landas Kontinen Strategis
Kesepakatan bilateral mengamankan hak berdaulat atas sumber daya laut dan cadangan gas alam laut dalam di perairan Natuna dan Selat Malaka.
Survei Nasional Elektabilitas Kebijakan Publik: 78% Responden Dukung Penegakan Hukum Tanpa Kompromi
Riset opini publik independen menunjukkan masyarakat semakin mengapresiasi transparansi penyelidikan kasus korupsi kelas kakap dan efisiensi anggaran.
DPR RI Sahkan Regulasi Batas Usia Minimum Pejabat Eselon I Berbasis Meritokrasi Terbuka
Peluang talenta muda profesional non-ASN memimpin direktorat jenderal strategis kini terbuka lebar melalui lelang jabatan transparan berbasis rekam jejak digital.
Viral Koalisi Parlemen Sepakati RUU Transparansi Dana Kampanye Digital Real-Time
Seluruh partai politik wajib melaporkan sumbangan donatur online dan belanja iklan media sosial secara harian ke server KPU yang dapat diakses publik.
Bawaslu Luncurkan Aplikasi Deteksi Konten Ujaran Kebencian & Disinformasi Berbasis AI
Platform pengawasan cerdas mampu memetakan jaringan akun bot dan konten manipulatif deepfake yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Rapat Kerja Komisi III DPR RI Desak Pembentukan Pengadilan Khusus Kejahatan Lingkungan & Kehutanan
Fraksi-fraksi di Senayan sepakat perlunya majelis hakim bersertifikasi ekologis untuk mempercepat penindakan perambah hutan lindung dan deforestasi.
Mendagri Beri Peringatan Keras kepada 15 Kepala Daerah yang Terlambat Mengesahkan APBD 2026
Sanksi penundaan pencairan tunjangan jabatan dan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) siap diberlakukan bagi daerah yang menghambat perputaran ekonomi rakyat.
KPU Siapkan Sistem Pemilu Elektronik (e-Voting) Terverifikasi Biometrik untuk Wilayah Terpencil
Penerapan kotak suara digital nir-kertas dilengkapi verifikasi sidik jari diujicobakan pada pilkada serentak di 50 kepulauan terluar Indonesia.
Presiden Lantik Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah untuk Evaluasi 514 Kabupaten dan Kota
Dewan baru bertugas menyelaraskan transfer anggaran pusat ke daerah agar pembangunan infrastruktur pedesaan bebas dari potongan birokrasi.