JAKARTA - Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Subdit Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya meningkatkan status perkara penyelidikan penggelapan setoran retribusi pajak daerah DKI Jakarta ke tahap penyidikan, Rabu siang (3/9/2026). Tim penyidik telah memegang hasil Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK yang memetakan pola transaksi janggal senilai Rp 120 miliar. Modus operandi yang diterapkan pelaku adalah dengan menyusupkan sistem gerbang pembayaran paralel (shadow payment gateway) yang merekayasa bukti penerimaan surat setoran pajak (SSP) bagi wajib pajak korporasi besar. Akibatnya, dana setoran tidak langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), melainkan diparkir ke rekening penampungan atas nama perseroan komanditer bentukan oknum internal. "Hasil forensik digital menunjukkan sindikat ini beroperasi selama hampir dua tahun dengan memanipulasi kode billing sistem administrasi perizinan terpadu. Kami telah memanggil 14 orang pejabat teknis dan pengelola sistem informasi untuk diambil keterangannya," tegas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Polda Metro memastikan para pelaku akan dikenakan pasal berlapis mengenai tindak pidana korupsi, pemalsuan surat berharga negara, dan pencucian uang.