2 min read

Opini

Opini: Menagih Keberanian Politik DPR Mengesahkan RUU Perampasan Aset Tanpa Syarat Kompromi

Catatan kritis akademisi hukum pidana atas tarik-ulur regulasi perampasan aset koruptor. Mengapa instrumen 'in rem forfeiture' adalah obat mujarab memiskinkan mafia keuangan tanpa dalih kriminalisasi.

Kamis, 10 September 2026 • 01:05 WIB Baca Selengkapnya →

2 min read

Politik

Koalisi Parlemen Godok Revisi UU Pemilu: Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dibahas Menuju 3 Persen

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, Badan Legislasi DPR RI bersama pimpinan fraksi partai politik mulai menggodok formula baru ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 3 atau 2,5 persen guna mencegah terbuangnya suara rakyat.

Kamis, 10 September 2026 • 01:00 WIB Baca Selengkapnya →

2 min read

Politik

Dinamika Fraksi DPR Soal RUU Perampasan Aset: Panja Khusus Targetkan Pengesahan di Masa Sidang Mendatang

Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI mengintensifkan harmonisasi draf RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dengan fokus pada perumusan mekanisme pembuktian terbalik dan perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Rabu, 9 September 2026 • 23:45 WIB Baca Selengkapnya →

3 min read

Nasional

RUU Reforma Agraria Resmi Menjadi Inisiatif DPR RI: Momentum Baru Menata Ketimpangan Tanah dan Menyelesaikan Konflik Agraria

Rapat Paripurna DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria sebagai RUU usul inisiatif DPR. Keputusan bersejarah ini dinilai sebagai babak baru dalam menata ulang ketimpangan kepemilikan lahan, menertibkan HGU telantar, serta menghadirkan mekanisme penyelesaian konflik agraria struktural yang berkeadilan.

Rabu, 9 September 2026 • 05:00 WIB Baca Selengkapnya →

2 min read

Politik

DPR RI Sahkan Regulasi Batas Usia Minimum Pejabat Eselon I Berbasis Meritokrasi Terbuka

Peluang talenta muda profesional non-ASN memimpin direktorat jenderal strategis kini terbuka lebar melalui lelang jabatan transparan berbasis rekam jejak digital.

Kamis, 6 Agustus 2026 • 20:26 WIB Baca Selengkapnya →

2 min read

Politik

Rapat Kerja Komisi III DPR RI Desak Pembentukan Pengadilan Khusus Kejahatan Lingkungan & Kehutanan

Fraksi-fraksi di Senayan sepakat perlunya majelis hakim bersertifikasi ekologis untuk mempercepat penindakan perambah hutan lindung dan deforestasi.

Kamis, 16 Juli 2026 • 11:01 WIB Baca Selengkapnya →