JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia mengeluarkan putusan monumental bernomor perkara 3412 K/Pid.Sus/2026 yang mengoreksi total putusan Pengadilan Tinggi sebelumnya yang sempat melepaskan terdakwa utama dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging). Putusan kasasi ini dibacakan pada Kamis (4/9/2026) oleh Majelis Hakim Agung yang diketuai Hakim Agung Kamar Pidana. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perbuatan terdakwa menandatangani persetujuan berita acara serah terima barang (BAST) fiktif terhadap perangkat tomografi rumah sakit rujukan adalah perbuatan melawan hukum formil maupun materiil yang langsung merugikan perbendaharaan negara. "Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi. Mengadili sendiri: menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 800 juta subsider 6 bulan kurungan," bunyi amar putusan resmi MA. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 87,4 miliar. Apabila dalam waktu 1 bulan pasca inkracht terpidana tidak melunasi uang pengganti tersebut, maka jaksa eksekutor berhak menyita dan melelang seluruh harta benda terpidana.