2 min read

Sabtu, 5 September 2026 • 17:15 WIB

Kejaksaan Agung Sita 8 Smelter dan Aset Rp 2,1 Triliun Kasus Korupsi Tata Kelola Timah & Nikel Ilegal

Tim Penyidik Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI melakukan penyitaan eksekutorial terhadap delapan unit fasilitas pemurnian mineral logam dan puluhan rekening nominee senilai total Rp 2,1 triliun dalam pengembangan skandal niaga komoditas tanpa izin resmi.

Adv. Firman Siregar, S.H., LL.M.

Baca

1 min read

Jumat, 4 September 2026 • 23:45 WIB

Sidang Vonis Tipikor Impor Beras & Gula Nasional: Eks Dirjen Dihukum 15 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 380 Miliar

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan Direktur Jenderal atas pemufakatan jahat kuota impor pangan strategis.

Siti Rahmawati, S.Hum.

Baca

1 min read

Jumat, 4 September 2026 • 15:15 WIB

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Batalkan Vonis Lepas Terdakwa Korupsi Pengadaan Alkes Rp 140 Miliar

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan judex facti pengadilan tinggi dan menjatuhkan pidana 12 tahun penjara serta kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 87 miliar.

Dr. Deni, S.H., S.Kom., M.SC

Baca

1 min read

Jumat, 4 September 2026 • 00:10 WIB

Kejagung & Jamwas Periksa 8 Saksi Terkait Dugaan Permufakatan Jahat Pengondisian Perkara Perdata Korporasi

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan bersama Tim Penyidik Khusus memeriksa delapan orang saksi kunci termasuk oknum panitera dan konsultan hukum korporasi atas indikasi transaksi suap pengondisian putusan sita jaminan sengketa lahan industri.

Adv. Firman Siregar, S.H., LL.M.

Baca

1 min read

Kamis, 3 September 2026 • 18:30 WIB

Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Simulator Maritim

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan kuasa hukum tersangka mantan pejabat kementerian, menyatakan penetapan tersangka oleh penyidik telah memenuhi lebih dari dua alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Siti Rahmawati, S.Hum.

Baca