JAKARTA - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan perkara praperadilan Nomor 88/Pid.Pra/2026/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh pemohon mantan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pengadaan sarana simulator navigasi maritim, Rabu pagi (3/9/2026). Dalam amar putusannya, hakim menolak seluruh dalil permohonan pemohon. Kuasa hukum pemohon sebelumnya mendalilkan bahwa penetapan tersangka cacat prosedur hukum karena tidak didahului oleh pemeriksaan calon tersangka secara patut serta belum rampungnya audit kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, Majelis Hakim menepis dalil tersebut. "Menimbang bahwa termohon (Penyidik Pidsus) telah menunjukkan bukti surat, keterangan 22 orang saksi, serta laporan hasil audit investigatif BPKP yang memadai. Dengan demikian, penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah sah dan berdasar hukum mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 184 KUHAP," ujar Hakim dalam pertimbangannya. Dengan ditolaknya gugatan praperadilan ini, berkas perkara pokok dugaan korupsi pengadaan simulator senilai Rp 92 miliar segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk disidangkan secara terbuka untuk umum.