Tuesday, 20 October 2026 • Portal Berita Investigasi
BREAKING
Hukum 1 min read (102 kata) Uji Fakta Redaksi

Jaksa Penuntut Umum Tuntut 14 Tahun Penjara Oknum Jaksa Pemeras Tersangka Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan

Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar terhadap oknum mantan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri yang terbukti memeras tersangka perkara DAK Pendidikan sebesar Rp 2,5 miliar.

Biro Yudisial & Dewan Etik

Wartawan Investigasi Hukum

Selasa, 8 September 2026 • 18:25 WIB

4,622 tayangan

Jaksa Penuntut Umum Tuntut 14 Tahun Penjara Oknum Jaksa Pemeras Tersangka Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan
Klik untuk Zoom HD
Dokumentasi BeritaPenyidik: Rekonstruksi penyidikan kasus Hukum.
Resolusi Tinggi

SURABAYA, BERITAPENYIDIK.COM — Sikap tanpa kompromi kembali ditunjukkan aparat penegak hukum terhadap oknum koruptor di internal korps Adhyaksa. Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, jaksa penuntut umum membacakan surat tuntutan setebal 420 halaman terhadap terdakwa mantan Kasi Intel Kejari.

Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar uang dengan ancaman penetapan tersangka terhadap keluarga kepala dinas.

"Hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya telah merusak wibawa institusi penegak hukum dan menghambat komitmen pemerintah dalam membersihkan sektor pendidikan dari praktik suap dan pemerasan," tegas JPU dalam nota tuntutannya.

Galeri Bukti Forensik & Rekonstruksi (High-Res)

Klik pada foto untuk membuka penampil interaktif dengan zoom detail hingga 250%

4 Foto Bukti
Jaksa Penuntut Umum Tuntut 14 Tahun Penjara Oknum Jaksa Pemeras Tersangka Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan (Foto Utama Rekonstruksi Perkara)
Perbesar Foto Utama

Jaksa Penuntut Umum Tuntut 14 Tahun Penjara Oknum Jaksa Pemeras Tersangka Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan (Foto Utama Rekonstruksi Perkara)

Palu Sidang & Tumpukan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri
Perbesar Yurisprudensi

Palu Sidang & Tumpukan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri

Warkah Asli & Dokumen Ukur Buku Tanah Kadastral Kementerian ATR/BPN
Perbesar Dokumen Warkah

Warkah Asli & Dokumen Ukur Buku Tanah Kadastral Kementerian ATR/BPN

Pemeriksaan Saksi Ahli Forensik Dokumen dan Pembuktian Materil
Perbesar Laboratorium Forensik

Pemeriksaan Saksi Ahli Forensik Dokumen dan Pembuktian Materil

Bagaimana Tanggapan Anda?

Berikan apresiasi atau sikap terhadap laporan investigasi ini

Jajak Pendapat Terkait Kasus Ini

Berikan pandangan Anda sebagai pembaca kritis

Apakah Anda mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana untuk memiskinkan koruptor dan mafia tanah?

Diskusi Publik & Tanggapan Hukum (0)

Moderasi berbasis verifikasi identitas dan kode etik media siber

Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama memberikan analisis!

BP

Biro Yudisial & Dewan Etik

UKW Utama

Wartawan Investigasi Hukum

ID Wartawan Terverifikasi Dewan Pers RI

Cek Keabsahan KTA